WELCOME
  • Selamat Datang di Website Resmi Inspektorat Provinsi Jawa Barat >> ”Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang Profesional untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

Pengadaan Barang atau Jasa

No

Perihal

Download

1.

Pengadaan Barang dan Jasa Peraturan Presiden –  Nomor 4 Tahun 2015 

2.

Pengadaan Barang / jasa pemerintah   Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

3.

E-Tendering  Peraturan Kepala LKPP – Nomor 1 Tahun 2015 

4.

E-Purcashing Beserta Lampirannya  Peraturan Kepala LKPP – Nomor 17 Tahun 2012 

5.

Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Pekerjaan Konstruksi Peraturan Kepala LKPP  – Nomor 19 Tahun 2014 

6.

Wishtle Blowing System Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah  Peraturan Kepala LKPP –  Nomor 11 Tahun 2014 

7.

Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah  Peraturan Kepala LKPP  – Nomor 9 Tahun 2014 

8.

Pelimpahan Kewenangan dari Penggunaan Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengedaan Barang / Jasa Pemerintah  Peraturan Kepala LKPP – Nomor 1 Tahun 2014 

9.

Petunjuk Teknis Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian (INPASSING)  Peraturan Kepala LKPP – Nomor 15 tahun 2013 

10.

Pedoman Tata Cara Pengadan Barang / Jasa Didesa  Peraturan Kepala LKPP – Nomor 13 Tahun 2013 

11.

Pembayaran Prestasi pekerjaan yang Telah terpasang Pada Pekerjaan Konstruksi  Surat Edaran Kepala LKPP – Nomor 2 Tahun 2013

12.

Pengadaan Barang / Jasa dengan Sistem E-Purcashing  Surat Edaran Kepala LKPP – Nomor 1 Tahun 2013 

13.

Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengandaan Barang / Jasa Pemerintah   Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP 
14 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan  Peraturan Kepala LKPP – Nomor 13 Tahun 2012
15 Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah  Peraturan Presiden – Nomor 70 Tahun 2012 

16

Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam  Peraturan Kepala LKPP – Nomor 7 Tahun 2011
17 Pengadaan Barang / jasa pemerintah  Peraturan Presiden – Nomor 54 Tahun 2010

18.

Penanganan Kasus Penyimpangan Pengeloloaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Nonbudgeten  Nota Kesepahaman Antara Kejaksaan_Kepolisian dan BPKP 

Website Resmi Inspektorat Provinsi Jawa Barat | 2015