WELCOME
  • Selamat Datang di Website Resmi Inspektorat Provinsi Jawa Barat >> ”Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang Profesional untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

Sejarah Singkat

Sejarah Singkat Inspektorat Provinsi Jawa Barat
Inspektorat Provinsi Jawa Barat terbentuk dan banyak mengalami perubahan dalam perjalanannya hingga sekarang, perubahan tersebut didasarkan pada peraturan-peraturan yang banyak mengalami peninjauan kembali yang disesuaikan karena semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pengawasan. Berikut ini adalah peraturan-peraturan yang mendasari perubahan-perubahan hingga membentuk Inspektorat Provinsi Jawa Barat sampai saat ini:
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 1972;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 226 Tahun 1979;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 1991;
4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000;
5. Perda Nomor 22 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Pamong Praja Provinsi Jawa Barat
6. Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat
Adapun sejarah singkat Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Barat ini adalah sebagai berikut:
1. Sebelum Tahun 1972
Pertama kali sebelum terbentuknya Inspektorat Provinsi Jawa Barat, pengawasan fungsional dilakukan oleh salah satu dari 5 (lima) biro pada Sekretariat Daerah yang saat itu bernama Sekretariat Wilayah Daerah (Sekwilda) Jawa Barat yang berkedudukan di Gedung Sate Bandung yaitu pada Biro Pengawasan.

2. Tahun 1972 sampai dengan 1975
Karena dibutuhkan akan penyelenggaraan pengawasan semakin meningkat sejalan dengan peningkatan roda pembangunan maka Biro Pengawasan memisahkan diri dari lingkungan Sekretariat Wilayah Daerah (Sekwilda) dan membentuk unit tersendiri yang dinamakan Inspektorat Daerah (Irda) sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 1972 tentang ………………………..

3. Tahun 1975 sampai dengan 1979
Bersama dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 226 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, maka Inspektorat Daerah merubah nama menjadi Inspektorat Wilayah Daerah (Irwilda) Inspektorat Wilayah Daerah ini terdiri dari:
a. Bagian Tata Usaha
b. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Agraria
c. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Peralatan
d. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan
e. Inspektur Pembantu Bidang Sosial Politik dan Kepegawaian
f. Inspektur Pembantu Bidang Umum

4. Tahun 1979 sampai dengan 1991
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.219 Tahun 1979 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Maka Inspektorat Wilayah Daerah (Irwilda) dirubah menjadi Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop) pada dasawarsa ini Inspektorat Wilayah Propinsi terdiri dari:
a. Bagian Tata Usaha
b. Inspektur Pembantu Pemerintah dan Agraria
c. Inspektur Pembantu Keuangan
d. Inspektur Pembantu Perlengkapan dan Peralatan
e. Inspektur Pembantu Badan Usaha Daerah
f. Inspektur Pembantu Pembangunan
g. Inspektur Pembantu Sosial Politik dan Kepegawaian
h. Inspektur Pembantu Perekonomian, Kesehatan dan Kesejahteraan

5. Tahun 1991 sampai dengan 2000
Dalam perkembangan selanjutnya dengan semakin meningkat dan kompleksnya tugas-tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penyempurnaan Organisasi serta tata kerja Inspektorat Wilayah Provinsi (Itwilprop) Daerah Tingkat I, maka ditetapkanlah Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 1991 dengan bagian-bagian sebagai berikut:
a. Bagian Tata Usaha
b. Inspektur Pembantu Bidang Pertanian
c. Inspektur Pembantu Bidang Sosial Politik
d. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial
e. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur
f. Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan
g. Inspektur Pembantu Bidang Kekayaan
h. Inspektur Pembantu Badan Usaha Milik Negara

6. Tahun 2000 sampai dengan ….
Sesuai Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000 tentang …… yang berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang…. sebagaimana diamanatkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang ….. PP nomor 84 Tahun 2000 tentang …. maka dibentuklah beberapa badan diantaranya Bawasda sebagai perubahan dari Itwilprop kemudian tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 dan dengan berdasarkan Peraturan di atas Bawasda terdiri dari:
a. Kepala Badan
b. Sekretariat Pemerintahan
c. Bidang
d. Bidang
e. Bidang
f. Bidang

7. Tahun …. sampai dengan 2009

8. Tahun 2009 sampai dengan 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota
Perda Nomor 22 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat
Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :
a. Inspektur;
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
3. Subbagian Administrasi dan Umum;
c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
2. Seksi Pengawas
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

9. Tahun 2011 sampai dengan 2013
Perda No 15 Tahun 2011 tentang Perubahaan Atas Perda No 22Tahun 2008 tentang OTK Inspektorat, Bappeda, Lemtekda dan SatpolPP Provinsi Jawa Barat

10. Tahun 2013 sampai dengan sekarang
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat

Website Resmi Inspektorat Provinsi Jawa Barat | 2015