Kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara atau yang lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) telah diberlakukan sejak tanggal 31 Desember 2015. Hal ini menuntut masyarakat, dunia usaha atau industri di tanah air untuk menyiapkan kualitas diri, sehingga bisa bersaing dengan masyarakat negara-negara Asean lainnya.
Menjadi provinsi dengan penduduk terpadat dan sektor industri terbesar di Indonesia, Jawa Barat memiliki banyak peluang dan bisa menjadi pangsa pasar yang besar di era MEA. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun tak tinggal diam dan telah menyiapkan beberapa jurus jitunya terkait peluang ekonomi dan bisnis yang bisa didapatkan dengan diberlakukannya MEA tersebut.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyatakan bahwa Jawa Barat telah siap untuk menghadapi pasar tunggal MEA. Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan beberapa langkah dan antisipasi, baik dari sisi SDM maupun kualitas barang dan jasa, termasuk perizinan usaha di daerahnya.
“Sertifikasi pekerja, peningkatan kualitas UKM terus kita lakukan, serta kemudahan-kemudahan urusan (izin usaha) juga kita lakukan. Jadi kemudian kalau kita lihat ke depan usaha-usaha semakin kita permudah termasuk di pusat juga kan, perizinan yang asalnya setahun jadi 3 jam. Jawa Barat pun seperti itu, kita mudahkan semua perizinan,†ungkap Aher usai berpartisipasi dalam Fun Walk yang digelar oleh Ikana Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jabar dan Bank BJB di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Jl. Dipati Ukur Kota Bandung pada Sabtu pagi (27/2/16).
Selain itu, pada acara jalan santai yang mengambil tema “Menumbuhkan Semangat Bersaing di Era Masyarakat Ekonomi Asean†dengan slogan “Go Mea!!! Siapa Takut?†ini, Aher pun menungkapkan bahwa selain peningkatan kemampuan SDM serta kualitas produksi barang dan jasa, dunia perbankan pun harus mendukung gairah industri UKM agar partisipasinya dalam dunia ekonomi dan bisnis tanah air terus meningkat.
“Mudahkan semua perizinan, mudahkan semua dunia usaha. Perbankan pun harus siap apabila untuk suku bunga untuk UKM kan sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Jadi kita tinggal terus membimbing masyarakat kita supaya profesionalismenya, kualitas barang yang diproduksinya meningkat, juga pelayanan, tata karma, dan sopan santunnya dalam melayani tamu-tamu dari berbagai negara kita siapkan, semua sedang berjalan dan akan terus berjalan menghadapi MEA ini. Alhasil saya harus mengatakan bahwa kita Insha Allah siap menghadapi MEA,†papar Aher.
Aher menambahkan, pihak Pemprov Jawa Barat pun terus bersinergi dengan pemerintah pusat mengenai izin usaha. Namun, menurut Aher ada beberapa izin usaha yang memerlukan lokasi seperti usaha pertambangan masih memerlukan proses, karena hal tersebut berkaitan dengan tata ruang dan lingkungan.
“Kalau model-model (usaha) yang terkait dengan tata ruang memang masih agak lambat. Karena harus melihat tata ruangnya, lapangannya seperti apa. Tapi kalau tanpa tata ruang, tanpa ruangan bumi yang dipakai untuk dunia usaha kita atau skupnya kecil dan sudah ada di kawasan tertentu – ga akan sulit, ya. Terutama yang sudah di kawasan tadi. Yang belum di kawasan kita percepat, yang di kawasan kita percepat lagi karena kalau sudah di kawasan sudah ada sebuah kepastian, kepastian hukumnya sudah jelas untuk kawasan industri dan ekonomi,†tutur Aher.
Terkait dengan tenaga kerja, Aher tetap menuntut komitmen kepada para investor dari luar untuk menempatkan tenaga kerja lokal pada bidang usaha yang digelutinya dengan terus meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal agar bisa bersaing dengan tenaga kerja asing yang akan masuk ke Jawa Barat. (http:www.jabarprov.gp.id).