Soft Launching Aplikasi Pengaduan dan Konsultasi diresmikan oleh Sekda Jabar

BANDUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Iwa Karniwa, SE.Ak., MM., CA, PIA  meresmikan Soft Launching Aplikasi Pengaduan dan Konsultasi pada hari senin (29/10) di Aula Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Perangkat Daerah. Inspektur Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Muhammad Solihin, M.SI selaku penyampai laporan menyampaikan bahwa Aplikasi Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi Perangkat Daerah merupakan aplikasi online pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Selain pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada aplikasi ini juga terdapat konten untuk layanan konsultasi perangkat daerah seperti yang sudah berjalan di Inspektorat Provinsi Jawa Barat yaitu Unit Layanan Konsultasi.

Inspektur mengharapkan pula peran nyata dan komitmen serta dukungan nyata dari seluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Barat sehingga aplikasi pengaduan masyarakat dan konsultasi perangkat daerah dapat berjalan dengan baik, menjadi salah satu sarana bagi perangkat daerah apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan kami selaku APIP diharapkan dapat memberikan saran yang konstruktif dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat turut memberikan sambutan, Dr. H. Iwa Karniwa, SE.Ak., MM., CA, PIA memaparkan salah satu bentuk layanan publik pemerintah yaitu layanan pengaduan, yang merupakan tempat/wadah bagi masyarakat atau instansi pemerintah daerah untuk mengutarakan keluhan/pengaduan, aspirasi, maupun apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Pada umumnya. Penanganan pengaduan yang efektif dan memberikan penyelesaian bagi masyarakat, berkontribusi secara langsung terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat fungsi pelayanan publik.

Pengawasan pelayanan publik melalui pengaduan masyarakat juga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, mengurangi potensi konflik sehingga membantu terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Sistem penanganan pengaduan selain sebagai penyalur kepentingan masyarakat juga memiliki aspek pemberdayaan. Tersedianya layanan pengaduan masyarakat mendorong masyarakat untuk memahami haknya dan kemudian dapat mengajukan keluhan atau laporan ketika haknya dilanggar.

Hidajat Setiaputra, Ak., MM selaku Inspektur Pembantu Bidang Administrasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Hadir sebagai Narasumber, dalam paparannya Hidajat menyampaikan peluncuran soft opening Aplikasi Pengaduan dan Konsultasi ini sangat pas bersamaan dengan adanya Audit oleh BPK. Contoh kasus temuan BPK yaitu terkait adanya pabrik yang mengambil sampel air tanah tetapi ijin berlakunya sudah kadaluarsa maka BPK menganggap hal itu bepotensi tidak menyetor ke Kas daerah padahal sebenarnya tetap membayar retribusi ke Kas daerah. Maka moment seperti ini para Admin OPD agar memanfaatkan dengan baik adanya aplikasi ini agar bisa mengurangi temuan BPK karena sebelumnya OPD sudah berkonsultasi dahulu dengan Inspektorat terkait adanya temuan dari BPK sehingga OPD bisa memberikan argumentasi yang tepat terhadap temuan-temuan yang disampaikan oleh BPK.

Sedangkan tujuan yang diharapkan adalah mewujudkan efektifitas dan integrasi pelaksanaan pengelolaan pengaduan serta terpenuhinya fasilitas pengaduan masyarakat/konsultasi secara online sebagai salah satu upaya pengembangan e-government. Untuk itu saya mengharapkan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Barat untuk serius menangani aplikasi ini jangan hanya sebatas sekarang di launching tapi tidak ada kelanjutannya namun diharapkan aplikasi ini dapat menjadikan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat sebagai pemerintah daerah yang maju, profesional dan juara di mata nasional.

Kepada perangkat daerah pun saya harapkan untuk memanfaatkan aplikasi konsultasi online ini apabila dalam menjalankan tupoksi nya mengalami kendala di lapangan. Jangan sungkan dan jangan takut karena Inspektorat ini partner kita sebagai perangkat daerah yang dapat memberikan Early Warning System bagi keamanan kita menjalankan program/kegiatan untuk pembangunan Jawa Barat tercinta ini.- adm

Categories: News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *