FGD Kajian Aktual Strategi Percepatan Penyerapan APBD

FGD Kajian Aktual Strategi Percepatan Penyerapan APBD bersama Kepala Badan Litbang Kemendagri, Senin 15 Februari 2021 secara virtual melalui Aplikasi Zoom.

FGD ini dihadiri oleh Labdata BPP Kemendagri, Kepala Pusat Badan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan, Inspektorat Daerah Kota Metro, Inspektorat Daerah Kabupaten Nabire Papua, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantaeng.

Sesuai data laporan dari Ditjen Bina Keuangan Daerah tanggal 28 Desember 2020 mengenai Presentase Realisasi Belanja APBD Provinsi SE-Indonesia, Rata-Rata APBN sebesar 89,8% dan Rata-Rata Belanja Provinsi 83,59 %. Presentase tersebut menunjukan masih adanya keterlambatan dalam realisasi APBD.

Keterlambatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor ketersediaan dana, faktor keterlambatan kontrak pekerjaan, faktor keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, faktor keterlambatan APBD, masalah SDM, dan faktor keterlambatan pencairan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam FGD ini dibahas bagaimana kondisi penyerapan APBD di setiap daerah perwakilan Inspektorat, kendala apa saja yang dihadapi dalam penyerapan APBD, dan strategi yang dapat digunakan untuk percepatan penyerapan APBD di setiap daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu perwakilan provinsi dengan pencapaian realisasi penyerapan APBD diatas 90 % selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yaitu tahun 2017,2018, dan 2019. Beberapa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mencapai realisasi tersebut diantaranya :

  1. Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat bersama Tim Gubernur Provinsi Jawa Barat melakukan pengawalan dan pendampingan dari awal perencanaan hingga pelaksanaan APBD, tentunya disertai dengan Audit juga.
  2. Pada saat refocusing, Tim aktif melakukan pendampingan dan pengecekan secara berkala untuk kegiatan-kegiatan utama atau strategis.
  3. Mengatur pola kegiatan pelaksanaan APBD
  4. Mengurangi anggaran kegiatan yang tidak urgent untuk dialokasikan ke kegiatan kebutuhan primer

.

.

#JabarJuaraLahirBatin #JabarKita
#BanggaJadiWargaJabar #JabarTanggapCovid19
#inspektoratjabar

? Dok. Humas Inspt

Categories: News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *