Jumat, 28 Mei 2021, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat bersama Gubernur Provinsi Jawa Barat @ridwankamil menghadiri Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jabar, DR. Hj Ineu Purwadewi Sundari, S. Sos, M.M.
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas LKPD Jabar Tahun 2020, Jabar mendapatkan Opini Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesepuluh kali secara beruntun.
“Alhamdulillah, berita baik. Tadi wakil ketua BPK pusat menginfomasikan bahwa Jawa Barat kembali pengelolaan keuangannya baik sehingga mendapat WTP yang kesepuluh kalinya. Ini menandakan konsistensi dan prudential keuangan kita yang luar biasa,” ujar Ridwan Kamil berdasarkan rilis resmi tim Humas Jabar pada Jumat, 28 Mei 2021.
Namun pencapaian ini ada perbedaan antara tahun lalu dengan saat ini. Dari 27 kabupaten kota, terdapat dua daerah yang tidak mendapatkan WTP, yakni Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung Barat. Gubernur akan menindaklanjuti catatan, temuan dan rekomendasi dari BPK dalam meningkatkan good coorporate government (GCG) di Pemda Provinsi Jabar.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengucapkan selamat kepada Pemda Provinsi Jabar atas pencapaian 10 kali mendapat opini WTP dari BPK RI. Capaian ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh unsur pemerintah daerah dan dengan dukungan DPRD Jabar. Pencapaian tersebut diharapkan dapat mewujudkan Visi Misi Jawa Barat yang Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.
.
.
? : Dok. Humas Inspt