Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Penanganan Pengaduan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat antara lain berdasarkan:

PRODUK HUKUM	TENTANG	STATUS	DETAIL
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	BERLAKU	LIHAT RINCIAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 100 TAHUN 2018	PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	BERLAKU	LIHAT RINCIAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 121 TAHUN 2018	STANDAR TEKNIS MUTU PELAYANAN DASAR SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	BERLAKU	LIHAT RINCIAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR PER/05/M.PAN/4/2009 TAHUN 2009	PEDOMAN UMUM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI INSTANSI PEMERINTAH	BERLAKU	LIHAT RINCIAN